Nurdin Halid Masuk Penjara (lagi)

Pada dasarnya saya tidak begitu menyukai dunia politik karena penuh intrik dan tipu muslihat. Untuk mendapatkan sebuah posisi, seseorang berani melakukan apa saja, mungkin kedengerannya agak skeptis tapi memang itulah kenyataan dunia politik kita. Nah, saya tertarik untuk mengomentari kasus Nurdin Halid, dimana ia ditangkap karena tuduhan penyalahgunaan dana pendistribusian minyak goreng Bulog senilai 169,7 miliar. Sebenarnya kasus ini telah berlalu sejak 2005 lalu tetapi berdasarkan kasasi Makhkamah Agung, Nurdin ditetapkan bersalah dan harus menjalani masa hukuman selama dua tahun penjara. Yang membuat kasus ini menarik adalah baru-baru ini Nurdin diangkat menjadi anggota DPR dari fraksi Partai Golkar menggantikan Andi Matalatta. Sebenarnya, ketika dilantik menjadi anggota dewan isu seputar kasus tersebut telah beredar. Namun saat itu Jusuf Kalla, ketua umum Partai Golkar, keukeuh mempertahankan Nurdin. Syamsul Maarif, ketua DPP Golkar, juga mengatakan bahwa keanggotaan Nurdin syah karena hanya divonis dua tahun. Beliau menambahkan aturan partai mengatakan kader baru bisa diberhentikan bila dia terkena ancaman hukuman di atas lima tahun dan sudah divonis dengan kekuatan hukum tetap. Lucunya, beredar rumor bahwa partai Golkar telah mempersiapkan kadernya untuk menggantikan posisi Nurdin setelah sang pesakitan ditahan di Rutan Salemba sejak Selasa (18 Sept 2007) Pagi. Kalau jadi diganti, berarti hanya beberapa saat saja Nurdin menikmati posisinya sebagai anggota dewan. Kalau meminjam istilah Pak Herry Sukarman-Kapus P4TK IPA Bandung, bisa dibilang, lakon opo iki, ono-ono bae...
Sebenarnya ini bukanlah kali pertama ketua umum PSSI itu menginap di hotel prodeo. Pada 16 Juli 2004 lalu Nurdin juga sempat memimpin organisasi sepakbola Indonesia itu dari balik jeruji besi atas dugaan penyelundupan gula impor ilegal. Namun saat itu posisi Nurdin tak terusik sebagai ketua umum. Namun melihat kondisi sekarang, sebaiknya PSSI mengadakan Munaslub untuk mencari pemimpin yang baru. Yang benar-benar bersih dari tuntutan hukum.